Hak Kekayaan Intelektual

Posted: April 6, 2012 in Uncategorized

Kekayaan Intelektual adalah pengakuan hukum yang memberikan pemegang hak (atas) kekayaan intelektual (HKI) untuk mengatur penggunaan gagasan-gagasan dan ekspresi yang diciptakannya untuk jangka waktu tertentu. Istilah ‘kekayaan intelektual’ mencerminkan bahwa hal tersebut merupakan hasil pikiran atau intelektualitas, dan bahwa hak kekayaan intelektual dapat dilindungi oleh hukum sebagaimana bentuk hak milik lainnya.

Hukum yang mengatur kekayaan intelektual biasanya bersifat teritorial; pendaftaran ataupun penegakan hak kekayaan intelektual harus dilakukan secara terpisah di masing-masing bersangkutan. Namun, hukum yang berbeda-beda tersebut semakin diselaraskan dengan diberlakukannya perjanjian-perjanjian internasional seperti Persetujuan tentang. Aspek-aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual. Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), sementara perjanjian-perjanjian lain memungkinkan pendaftaran kekayaan intelektual pada lebih dari satu yurisdiksi sekaligus.  Dimana prinsip-prinsip dasar WTO adalah : percaya bahwa keterbukaan, stabilitas dan sistem peraturan perdagangan multilateral sangat menguntungkan bagi kesejahteraan semua negara, khususnya bagi negara kecil dan berkembang. Dan memberikan perlakuan yang khusus bagi negara berkembang dalam mengembangkan kepentingannya.

Berdasarkan sejarah perkembangan sistem perlindungan HKI di Indonesia bahwa:

  1. Pada tanggal 10 Mei 1979 Indonesia meratifikasi Konvensi Paris (Paris Convention for the Protection of Industrial Property Stockholm Revision 1967) berdasarkan Keputusan Presiden No.24 thun 1979. Partisipasi Indonesia dalam Konvensi Paris saat itu belum pernah karena Indonesia membuat pengecualian (reservasi) terhadap sejumlah ketentuan, yaitu pasal 1 s/d 12, dan pasal 28 ayat 1.
  2. Pada tanggal 15 April 1994 Pemerintah RI menandatangani Final Act Embodying the Result of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations, yang mencakup Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights (Persetujuan TRIP’s).
  3. Tiga tahun kemudian, pada tahun 1997 Pemerintah RI merevisi perangkat peraturan perundang-undangan di bidang HKI, yaitu UU Hak Cipta 1987 jo. UU No,.6 tahun 1982, UU Paten 1989 dan UU Merek 1992.
  4. Di penghujung tahun 2000, disahkan tiga UU baru di bidang HKI, yaitu UU no.30 tahun 2000 tentang Rahasian Dagang, UU no.31 tahun 2000 tentang Desain Industri, UU no. 32 tahun 2000 tentang Desain Tata letak Sirkuit Terpadu.

Hukum yang mengatur kekayaan intelektual di Indonesia mencakup Hak cipta dan Hak Kekayaan Industri, yang terdiri atas Paten, Merek, Desain Industri,Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu,Rahasia Dagang dan Varietas Tanaman.

Rujukan Dasar Hukum  :

  1. Undang-Undang nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.
  2. Undang-Undang nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten.
  3. Undang-Undang nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.
  4. Undang-Undang nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman.
  5. Undang-Undang nomor  30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang.
  6. Undang-Undang nomor  31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.
  7. Undang-Undang nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
  8. Ratifikasi tentang Trade-Ralated Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)-WTO.
  9. Ratifikasi tentang Paris Convention: Protection of Industrial Property and Convention Establishing World Intellectual Property Organization (WIPO) (Keppres 15, 1997).
  10. Ratifikasi tentang Patent Cooperation Treaty (PCT) yang telah dituangkan ke dalam Keppres nomor 16 tahun 1997.
  11. Ratifikasi tentang Trademarks Law Treaty yang telah dituangkan ke dalam Keppres nomor 17 tahun 1997.
  12. Ratifikasi tentang Berne Convention: Protection of Literary & Artistic Work yang telah dituangkan ke dalam Keppres nomor 18 tahun 1997.
  13. Ratifikasi tentang WIPO Copyright Treaty yang telah dituangkan ke dalam Keppres nomor 19 tahun 1997.
  14. Ratifikasi tentang Convention on Biological Diversity (CBD) yang telah dituangkan ke dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 1994.
  15. Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2002, Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Pasal 13 ayat 3 Dalam meningkatkan Pengelolaan Kekayaan Intelektual/KI Perguruan Tinggi dan Lembaga Litbang wajib mengusahakan pembentukan Sentra HKI sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya).
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005, Tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan.
  17. Peraturan Menteri Perindustrian RI nomor 35/M-IND/PER/6/2006 tanggal 21 Juni 2006 tentang Pembentukan Tim Penanggulangan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual pada Departemen Perindustrian.

 

PATEN

UU no. 14 tahun 2001 (ps. 1 ay. 1) tentang paten, yaitu “hak eksklusif dari negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

Sifat Paten

  • Pemberian hak eksklusif tidak dapat dianggap hak monopoli
  • Paten diikuti berbagai hak-hak yang melekat pada paten itu
  • Teritorial
  • Terdapat pembagian kewenangan: Pengadilan Umum mengurus  pelanggaran paten, Pengadilan Niaga mengurus kesahihan sertifikat paten

Subjek yang Dapat di Patenkan

  • Proses

Mencakup algoritma, metode bisnis, perangkat lunak, teknik medis dll.

  • Mesin

Mencakup alat dan aparat

  • Barang yang diproduksi & digunakan

Mencakup perangkat mekanik, perangkat elektronik, komposisi materi

Dimensi Etis Paten

  • Mengenai subyek yang dapat dipatenkan

Dapatkah zat alamiah, obat-obatan tradisional, teknik penganan medis atau sekuens genetik, dipatenkan?

  • Mengenai perlindungan terhadap pemegang paten

Sebagai pengakuan atas kerja keras dalam menciptakan sebuah karya

  • Mengenai kewajiban pembuktian bahwa suatu produk tidak dihasilkan dengan menggunakan proses yang dipatenkan,

dibebankan kepada pihak yang diduga melakukan pelanggaran

MEREK

  • Menurut UU no. 15 tahun 2001 Merek adalah tanda berupa gambar, nama, kata, huruf, angka-angka, susunan atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa
  • Ekuitas merek: seperangkat aset dan liabilitas yang berkaitan dengan suatu merek, nama dan simbolnya,yang menambah atau mengurangi nilai yang diberikan oleh sebuah barang atau jasa bagi perusahaan ataupun pelanggan.

Perbedaan Merek

  • Merek dagang
  •  Merek jasa
  •  Merek kolektif, merek yang dipergunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang/jasa sejenis lainnya.

Merek Sebagai Tanda Pembeda

  • Merek tidak boleh memiliki persamaan pada keseluruhannya

Apabila mempunyai persamaan dalam hal asal, sifat, cara pembuatan dan tujuan pemakaiannya

  • Merek tidak boleh memiliki persamaan pada pokoknya

Apabila memiliki persamaan pada beberapa ciri menonjol terkait bentuk, cara penempatan dan bunyi ucapan.

 

HAK CIPTA

Hak Cipta diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, sebelumnya diatur dalam No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1987 dan diubah lagi dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1997 beserta peraturan pelaksanaannya, yaitu:

  • Peraturan Pemerintah RI No. 14 Tahun 1986 jo. Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 1989 tentang Dewan Hak Cipta.
  • Peraturan Pemerintah RI No. 1 Tahun 1989 tentang Penerjemahan dan atau perbanyakan Ciptaan untuk Kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, Penelitian dan Pengembangan;
  • Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 18 Tahun 1997 tentang Pengesahan Berne Cinvention For The Protection of literary and Artistic Works;
  • Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 19 Tahun 1997 tentang Pengesahan WIPO Copyrights Treaty;
  • Peraturan Menteri Kehakiman RI No. M.01-HC.03.01 Tahun 1987 tentang Pendaftaran Ciptaan.
  • Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.01-PW. 07.03 Tahun 1990 tentang Kewenangan Menyidik Tindak Pidana Hak Cipta;
  • Surat edaran Menteri Kehakiman RI No. M.02-HC03.01 Tahun 1991 tentang Kewajiban Melampirkan NPWP dalam Permohonan Pendaftaran Ciptaan dan Pencatatan Pemindahan Hak Cipta Terdaftar.

Hak Cipta menurut pasal 2 UU No.12 Tahun 1997 adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembatasan Hak Cipta.

UUHC 1997 Pasal 2: hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut perundang-undangan yang berlaku.

Istilah “pembatasan-pembatasan” dalam pasal 2 ini, menunjuk pada pengaturan hukum mengenai:

  • Tindakan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta.
  • Penggunaan, pengambilan, perbanyakan, perubahan, dan pembuatan salinan cadangan atas karya-karya cipta tertentu dengan syarat-syarat tertentu.
  • Pelaksanaan penerjemahan atas karya cipta tertentu.
  • Pelarangan pengumuman ciptaan yang melanggar hukum.
  • Pengumuman ciptaan untuk kepentingan nasional, tanpa izin pencipta, dengan tetap memperhatikan kedudukan pemegang hak cipta.
  • Ijin atas pengumuman karya cipta potret seseorang.

Jangka Waktu Perlindungan Ciptaan

Jangka waktu:

  • Ciptaan buku, ceramah, alat peraga, lagu, drama, tari, seni rupa, arsitektur, peta, seni batik terjemahan, tafsir, saduran, berlaku selama hidup Pencipta ditambah 50 tahun setelah Pencipta meninggal dunia.
  • Ciptaan program komputer, sinematografi, fotografi, database, karya hasil pengalihwujudan berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan.
  • Ciptaan atas karya susunan perwajahan karya tulis yang diterbitkan, berlaku selama 25 tahun sejak pertama kali diterbitkan.
  • Ciptaan yang dimiliki atau dipegang oleh badan hukum berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan.
  • Ciptaan yang dipegang atau dilaksanakan oleh Negara berdasarkan :
  • Ketentuan Pasal 10 Ayat (2) huruf b, berlaku tanpa batas.

Lingkup Hak Cipta

 

Pemegang hak cipta hanya boleh membatasi penggunaan dari karya tersebut sendiri. Tidak boleh membatasi orang lain untuk memanfaatkan gagasan atau pengetahuan yang terdapat di dalam karya yang dilindungi hak cipta.

 

Penggunaan yang Tidak Menimbulkan Pelanggaran Hak Cipta (Secara Umum)

 

  • Penggunaan di dalam proses peradilan / administratif.
  • Penggunaan kepentingan keselamatan umum. Misalnya: penggunaan potret sebagai alat mempertahankan keamanan.
  • Penggunaan bagi bahan peraga di sekolah.
  • Penggunaan bagi tujuan pribadi murni, kecuali bagi program komputer.

Baca: “Karyawan Membajak, Perusahaan Kena Getahnya”

  • Penggunaan di dalam pengutipan singkat pada karya ilmiah.
  • Penggunaan di dalam pengutipan yang luas dari pidato yang bernilai berita atau komentar politik.

 

Yang Tidak dapat Didaftarkan Sebagai Ciptaan

  • Ciptaan di luar bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra;
  • Ciptaan yang tidak orisinil;
  • Ciptaan yang tidak diwujudkan dalam suatu bentuk yang nyata;
  • Ciptaan yang sudah merupakan milik umum;
  • Dan ketentuan yang di atas dalam Pasal UUHC.

Tidak ada Hak Cipta atas:

  • Hasil rapat terbuka lembaga-lembaga negara.
  • Peraturan perundang-undangan.
  • Pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah.
  • Putusan pengadilan atau penetapan hakim.
  • Keputusan badan arbitrase atau keputusan badan-badan sejenis.

Pencipta yang Mendapat Perlindungan di Indonesia

  • Warga Negara Indonesia dan badan hukum Indonesia.
  • Badan hukum asing yang diumumkan pertama kali di Indonesia.
  • Badan hukum asing dari negara yang mempunyai ikatan perjanjian di bidang Hak Cipta dengan dengan Republik Indonesia, atau negaranya dan Republik Indonesia merupakan pihak atau peserta dalam suatu perjanjian multilateral yang sama mengenai perlindungan Hak Cipta.

Sumber :

  1. Buku panduan HKI
  2. http://id.wikipedia.org/wiki/HKI
  3. http://bpkimi.kemenperin.go.id/site.HAKI.html?lang
  4. http://www.hukumonline.com/artikel_detail.asp?id=7453
  5. www.indonesialawcenter.com

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s