Wajah hukumEkonomi di Indonesia

Posted: Maret 25, 2012 in Uncategorized

WAJAH HUKUM EKONOMI DI INDONESIA

Kegiatan ekonomi sebagai salah satu kegiatan sosial manusia perlu di atur oleh hukum semua aspek pendukung kegiatan ekonomi agar dapat berjalan dengan baik dan memperimbangkan sisi keadilan bagi para pelaku ekonomi.

Hukum tertinggi yang mengatur mengenai perekonomian di Indonesia terdapat dalam pasal 33 UUD 1945, yang berbunyi :

  1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan
  2. Cabang – cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara
  3. Bumi dan aid an kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar – besarnya kemakmuran rakyat
  4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsi[ kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
  5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang – undang.

Hukum atau peraturan perekonomian yang berlaku di setiap kelompok sosial atau suatu bangsa berbeda-beda tergantung kesepakatan yang berlaku pada kelompok sosial atau bangsa tersebut. Sehingga aspek hukum harus dibuat berdasarkan tingkat kepentingan yang muncul pada suatu masyarakat di suatu wilayah, untuk itulah perlu dibuat aspek hukum yang sejalan dengan kebijakan otonomi daerah dalam kerangka pemerataan kesejahteraan nasional.

Pelaksanaan hukum ekonomi sendiri perlu terus diawasi sehingga tidak menimbulkan distorsi tetapi justru dapat meningkatkan perekonomian itu sendiri. Seperti contoh : Otonomi daerah yang bila dilaksanakan dengan baik dapat memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk berinovasi bagi kesejahteraan daerahnya bukan untuk menonjolkan sisi kedaerahannya masing-masing.

kita dapat melihat bahwa persoalan-persoalan ekonomi selalu muncul dari penggunaan sumberdaya yang langka untuk memuaskan keinginan manusia yang tak terbatas dalam upaya meningkatkan kualitas hidupnya. Akibat kelangkaan, maka terjadi perebutan untuk menguasai sumberdaya yang langka tersebut.   Perebutan menjadi penguasa atas sumber daya yang langka bisa menimbulkan persengketaan antar pelaku ekonomi bahkan bisa memicu perang baik antar daerah maupun antar negara.
Permasalahan ekonomi ini perlu diatur agar pemanfaatan sumber daya yang terbatas dapat berjalan dengan baik dengan prinsip – prinsip keadilan.  Hukum ekonomi merupakan salah satu alat untuk mengatasi berbagi persoalan tersebut.

Adapun permasalahan ekonomi yang memperlihatkan bagaimana sebenarnya wajah hukum ekonomi di Indonesia.

Sebagai contoh :

  • Kasus pertama, barang – barang import yang bebas dari pajak dan biaya – biaya lainnya yang tidak tersentuh hukum. Hal ini di sebabkan karena adanya penyuapan antara pemilik barang – barang import tersebut dengan petugas Bea dan cukai Indonesia. Penyebab terjadinya penyuapan tersebut di latar belakangin karena pemilik barang tersebut enggan membayar pajak masuk dan biaya – biaya administrasi yang cukup tinggi. Padahal menurut prossedur yang berlaku semua barang import yang masuk ke Indonesia wajib di kenakan pajak. Tetapi karena petugas yang tidak tegas dan tidak taat pada perundang – undangan yang berlaku maka masih banyak barang – barang import yang terbebas dari pajak. Dan akibat dari tindakan petugas yang menerima suap dan tidak memungut pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Maka yang terjadi adalah pengurangan terhadap kas Negara karena barang tersebut lolos dari pajak. Yang notabennya pajak juga termasuk sumber pendapatan Negara.
  • Kasus kedua, adanya pihak yang melatar belakangi penimbunan sembako dan BBM.  Penyebab pihak  yang melakukan penimbunan sembako dan BBM salah satunya mungkin ada kaitannya dengan politik. Dengan tujuan untuk membuat pemerintah semakin terusik dan ketar ketir. Karena akibat dari penimbunan sembako dan BBM adalah kelangkaan dan meningkatnya harga – harga sembako di pasaran.

Dari kedua kasus tersebut kita dapat melihat bagaimana wajah hukum ekonomi di Indonesia yang sangat memprihatinkan dan harus banyak mengalami perubahan agar tercipta perekonomian yang stabil seperti yanag kita harapkan selama ini. Agar terciptanya perekonomian yang stabil banyak hal yang dapat kita lakukan seperti, taat terhadap hukum yang mengatur tentang perekonomian yang ada.   

Dari Pasal 33 UUD 1945 ayat 2 menyebutkan bahwa negara menguasai cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dan juga bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.  BUMN (Badan Usaha Milik Negara) adalah salah satu dari pelaksanaan pasal tersebut dimana terdapat PT. Pertamina, PT. Aneka Tambang, PT Pertani, PT Pupuk Kaltim, PT Pertani dan lain-lain.  Dalam era privatisasi yang pada mulanya dilakukan untuk efisiensi dan terbukanya modal asing yang masuk ke Indonesia perlu diwaspadai agar  jangan sampai cabang- cabang produksi yang penting dan kekayaan alam yang ada di Indonesia menjadi milik asing dan hanya memperoleh sedikit keuntungan atau royalti dan jangan sampai  Indonesia  hanya sebagai penonton di negeri sendiri.  Peranan hukum disini adalah untuk melindungi kepentingan negara perlu dibuat agar dapat terwujud bangsa yang sejahtera dan menjadi tuan di negeri sendiri.

Hukum Ekonomi Indonesia juga harus mampu memegang amanat UUD 1945 (amandemen) pasal 27 ayat (2) yang berisi : “Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Negara juga memiliki kewajiban untuk mensejahteraan rakyatnya, sehingga perekonomian harus dapat mensejahterakan seluruh rakyat, sementara fakir miskin dan anak yang terlantar juga perlu dipelihara oleh Negara. Negara perlu membuat iklim yang kondusif bagi usaha dan bagi masyarakat yang tidak mampu dapat diberdayakan. Sementara yang memang tidak dapat berdaya seperti orang sakit, cacat perlu diberi jaminan sosial (Pasal 34 UUD 1945). Tugas negara ini dalam kondisi sekarang tidaklah mudah dimana kemampuan keuangan pemerintah sendiri juga terbatas. Konsep perekonomian yang baik perlu dilaksanakan.

Dan jika kita dapat memahami dan memaknai dari uraian pasal diatas. Kita seharusnya harus dapat berperilaku seperti yang disampaikan pasal diatas agar tercipta perekonomian Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera seperti apa yang kita idam – idamkan selama ini  

Dan perlu diingat Pelaksanaan hukum ekonomi sendiri perlu diawasi sehingga tidak menimbulkan distorsi tetapi justru dapat meningkatkan perekonomian itu sendiri dan Komitmen dan institusi pengawasan yang baik juga perlu dikembangkan agar penegakan hukum dapat berlaku baik bagi masyarakat maupun aparat hukum itu sendiri.

 

Sumber :

http://www.bappenas.go.id

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s