tugas 1

Posted: Februari 9, 2011 in Uncategorized

SISTEM ANGGARAN DI INDONESIA

Anggaran pendapatan dan belanja negara/daerah (APBN/APBD)

APBN adalah suatu daftara yang memuat rincian pendapatan dan pengeluaran negara untuk waktu tertentu, biasanya satu tahun.

Fungsi dari APBN adalah :

1.    Fungsi alokasi

2.    Fungsi distribusi

3.    Fungsi stabilisasi

Tujuan penyusunan APBN adalah sebagai pedoman pendapatan dan pembelanjaan negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan untuk meningkatkan produksi dan kesempatan kerja, dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran masyarakat. Di dalam APBN, dipilih atau diusulkan program panjang. Pembangunan pada sektor ekonomi juga akan mempengaruhi bidang – bidang lain dalam meningkatkan produktivitas. Peningkatan produktivitas akan memungkinkan peningkatan tabungan. Tabungan yang meningkat membuka kemungkinan untuk berinvestasi. Investasi yang berkembang diharapkan memberi peningkatan kesempatan kerja dan mewujudkan kemakmuran masyarakat.

Asas penyusunan APBN adalah

1.    Kemandirian. Artinya pembiayaan negara didasarkan atas kemampuan negara. Sedangkan pinjaman luar negeri hanya digunakan sebagai pelengkap.

2.    Penghematan atau peningkatan efisiensi dan produktivitas.

3.    Penajaman prioritas pembangunan. Artinya APBN harus mengutamakan pada biaya yang lebih bermanfaat.

Landasan hukum APBN

1.    UUD 1945 pasal 23 ayat 1 yang berbunyi : anggaran pendapatan dan belanja negara ditetapkan setiap tahun.

2.    UU no.1 tahun 1994 tentang pendapatan dan belanja negara.

3.     Keputusan presiden RI no.16 tahun 1994 tentang pelaksanaan APBN

Cara penyusunan APBN, pertama – tama, tiap departemen,lembaga /badan, dan semua organisasi yang dibiayai oleh keuangan negara mengajukan usul atau rencana penerimaan dan pembiayaan kepada presiden. Usul /rencana tersebut akan dibahas kelompok kerja yang dibentuk untuk tujuan itu. Setelah disetujui, pemerintah mengajukan rencana anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) ke DPR. Setelah dibahas dan disetujui DPR, RAPBN tersebut kemudian disahkan menjadi APBN melalui undang – undang. Bila RAPBN tidak disetujui DPR, pemerintah menggunakan APBN tahun sebelumnya. Pelaksanaan APBN diatur dengan keputusan presiden.

 

 

Pendapatan dan pengeluaran negara/daerah

APBN dan APBD terdiri atas bagian pendapatan ( penerimaan) negara dan hibah serta bagian pengeluaran(pembelanjaan).

1.    Pendapatan negara dan hibah dalam APBN/APBD

Pendapatan negara dan  hibah dalam APBN meliputi penerimaan dalam negeri dan hibah. Penerimaan dalam negeri terdiri atas penerimaan perpajakan dan bukan pajak. Penerimaan pajak dibedakan lagi menjadi penerimaan pajak dalam negeri dan penerimaan pajak perdagangan internasional.

Penerimaan bukan pajak berasal dari penerimaan sumber daya alam. Adapun penerimaan hibah adalah semua penerimaan negara yang berasal dari sumbangan swasta dalam negeri, serta sumbangan lembaga swasta dan pemerintah luar negeri.

Sedangkan penerimaan daerah berasal dari laba perusahaan daerah.

2.    Pengeluaran negara dalam APBN/APBDPengeluaran negara dalam APBN/APBD dapat dibedakan atas belanja pemerintah pusat dan belanja pemerintah daerah.

  • Belanja pemerintah pusat terdiri atas

a.    Belanja pegawai negeri dan TNI

b.    Belanja barang

c.    Belanja modal

d.    Subsidi

e.    Belanja hibah

f.     Bantuan sosial

g.    Belanja lain – lain

  • Belanja pemerintah daerah terdiri atas

a.    Dana perimbangan

b.    Dana otonomi khusus dan penyesuaian

Kebijakan fiskal

1.    Kebijakan fiskal adalah kebijakan penyesuaian di bidang pengeluaran dan penerimaan negara untuk memperbaiki keadaam ekonomi.

2.    Tujuan kebijakan fiskal itu sendiri adalah memperbaiki keadaan ekonomi, mengusahakan kesempatan kerja, dan menjaga kestabilan harga – harga secara umum.

3.    Macam – macam kebijakan fiskal

  • Pembiayaan fungsional. Pembiayaan pengeluaran pemerintah ditentukan sedemikian rupa sehingga tidak berpengaruh langsung terhadap pendapatan nasional. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja. Penerimaan pemerintah dari sektor pajak bukan ditujukan untuk meningkatkan penerimaan pemerintah, tetapi bertujuan untuk mengatur pengeluaran pihak swasta. Oleh karena itu, dalam hal ini terjadi pengangguran, penerimaan pajak tidak diperlukan. Sedangkan untuk menekan inflasi diatasi dengan kebijakan pinjaman, jika sektor pajak dan pinjaman tidak berhasil, tindakan lain yang dapat dilakukan pemerintah adalah mencetak uang. Jadi, dalam hal ini sektor pajak dengan pengeluaran pemerintahmenjadi suatu hal yang terpisah.
  • Pengelolaan anggaran. Penerimaan dan pengeluaran pemerintah dari perpajakan dan pinjaman adalah paket yang tidak dapat dipisahkan dalam rangka menciptakan kestabilan ekonomi.
  • Stabilisasi anggaran otomatis. Dalam stabilisasi anggaran ini diharapakan terdapat keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran tanpa campur tangan pemerintah yang sengaja. Dengan stabilisasi anggaran ini, pengeluaran pemerintah lebih ditekankan pada asas manfaat dan biaya relatif dari berbagai paket program. Pajak ditetapka  sedemikian rupa sehingga terdapat anggaran belanja surplus dalam kesempatan kerja penuh.
  • Anggaran belanja seimbang. Cara yag dilakukan dalam hal ini adalah anggaran yang disesuaikan dengan keadaan. Tujuannya adalah tercapainya anggaran berimbang dalam jangka panjang.

Beberapa macam anggaran yang biasa ditempuh beberapa negara

a.    Anggaran berimbang. Pada anggaran berimbang, diusahakan agar pengeluaran dan pendapatan atau penerimaan sama. Keadaan seperti ini dapat menstabilkan ekonomi dan anggaran. Dalam hal ini, pengeluaran disesuaikan dengan kemampuan.

b.    Anggaran suplus. Pada anggaran surplus, tidak semua penerimaan dibelanjakan, sehingga terdapat tabungan pemerintah. Asas ini dapat digunakan jika keadaan ekonomi mengalami inflasi.

c.    Anggaran defisit. Pada anggaran defisit,anggaran disusun sedemikian rupa sehingga pengeluaran lebih besar dari pada penerimaan. Anggaran defisit dapat berakibat inflasi karena untuk menutup defisit harus dilakukan ,misalnya meminjam atau mencetak uang.

 

 

 

Sumber : Alam s,2007.ekonomi untuk SMA dan MA.jakarta: penerbit erlangga.

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s